Pembahasan buku dimulai dengan pembahasan pemilukada/pilkada yang sekarang sudah menjadi pilkada serentak (tidak seperti dulu), masalah daerah yang berubah dari sentralisasi ke desentralisasi, pembahasan mengenai para wakil rakyat (yang katanya wakil dari rakyat-rakyat), hingga masalah berbagai kepala daerah (korupsi, partai pengusung, dll). Buku ini memuat tulisan-tulisan yang dalam bab awal menyangkut pilkada dengan segala macam dinamika dan masalahnya yang mengiringi pelaksanaannya sejak dimulai tahun 2005 sampai diubah formatnya menjadi pilkada serentak di tahun 2015. Ternyata pilkada belum sepenuhnya menghasilkan kepala daerah yang ideal yang sesuai dengan kebutuhan daerah, mampu mewujudkan perubahan yang menyejahterakan masyarakat. Malah sebaliknya yang terjadi, makin menguatnya fenomena oligarkhi dan dinasti politik dalam pilkada. Munculnya calon tunggal dalam pilkada merupakan sisi lain dari demokrasi lokal yang tidak sehat. Ketidaksehatannya dapat dilihat dari fungsi sesungguhnya pilkada sebagai mekanisme seleksi namun dikendalai oleh fakta tiadanya calon yang cukup untuk berkompetisi. Permasalahan yang paling pelik dari hasil pilkada adalah semakin ramainya kepala daerah hasil pilkada yang terjerat kasus korupsi. Sedangkan dalam bab kedua isi buku ini mengupas praktik otonomi daerah yang masih banyak menuai masalah dalam implementasinya.